"Kalau konsumen terpengaruh pasti banyak yang mau jual BB nya. Saat ini konsumen
justru banyak yang mencari BB dibanding HP lain,' jelas Ijal pemilik toko Bulan Selular, ITC Roxy, saat dihubungi detikcom.
Sementara salah satu distributor BB di Jakarta mengatakan, sejak Desember 2010 memang ada penurunan harga BB di pasaran. Tapi penyebabnya bukan karena isu yang berkembang belakangan ini. Melainkan disebabkan di tingkat distributor terjadi
kebanjiran BB.
"Jadi hampir semua distributor jual BB dengan harga lebih murah untuk habiskan stock barang. Jadi isu yang beredar hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap penjualan BB,"jelas Manajer Marketing PT Sianyu Perkasa Mandiri.
Dengan kata lain, para pengguna sudah kepalang gandrung dengan handset canggih dan pintar tersebut. Sehingga pengguna BB tidak pengaruh dengan ancaman pemerintah untuk menutup akses internet di BB.
Jumlah pengguna BB di Indonesia saat ini memang cukup tinggi. Setidaknya ada 2,5 juta pengguna BB di Indonesia. Menurut sejumlah pedagang ponsel, jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah sebab angka penjualan BB di toko-toko ponsel
cenderung meningkat.
Banyaknya pengguna BB tentu saja berbuah keuntungan bagi Vendor BB, Research in Motion (RIM). Dari informasi yang dihimpun detikcom, dari layanan BlackBerry Internet Services (BIS) dan BlackBerry Enterprise Services (BES), RIM diperkirakan
bisa meraup sekitar US$ 15 juta per bulan.
Namun meski pengguna BB sangat banyak tapi pemerintah Indonesia tidak mendapatkan apapun dari vendor tersebut. Selain tidak membayar pajak, vendor tersebut tidak terkena kewajiban iuran USO (universal service obligation), dan kewajiban-lewajiban seperti yang dilakukan oleh Internet Service Provider (ISP) lainnya.
Kenyataan inilah yang membuat sejumlah kalangan kecewa. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik menilai, keberadaan BB selama ini membuat rakyat Indonesia jadi sapi perahan. RIM dianggap sudah terlalu banyak meraup keuntungan tanpa investasi di Indonesia.
Jadi, kata Mahfudz, kasus RIM bukan sekadar masalah filtering porno, tapi keadilan usaha.
"Pengguna BB di Indonesia sekitar 2,5 juta, dengan revenue sebesar US$ 7 per-user per bulan. Artinya setiap bulan ada revenue US$ 17,5 juta masuk Kanada. RIM yang beroperasi di Kanada mengeruk US$ 122 juta per tahun dari pasar Indonesia, tanpa pajak karena bukan obyek pajak di Indonesia," paparnya.
Namun keinginan pemerintah dan DPR yang ingin menarik pajak dari RIM dianggap Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terlambat. Soalnya BB yang mulai masuk Indonesia sejak 2004, kenapa baru sekarang diributkan soal pajaknya.
YLKI menilai, harusnya sejak awal pemerintah meminta RIM untuk membentuk badan hukum di Indonesia. Kalau ada badan hukumnya otomatis pajak dari vendor BB akan mengalir ke pemerintah.
"Selama ini pola transaksi BB itu, langsung konsumen lewat operator, dan langsung ke RIM. Lalu obyek pajaknya di mana? Kalau transasi operator ke RIM, misalnya XL atau Telkomsel itu kena PPn. Nah kalau langsung ke Kanada, menarik pajaknya bagaimana?" tanya Ketua Harian YLKI Sudaryatmo kepada detikcom.
Nah, uang pajak itu sebenarnya bisa mengalir ke Indonesia kalau vendor BB berbadan hukum di Indonesia. Selain itu RIM juga bisa tunduk pada semua aturan yang ada di sini. "Kita bukan soal setuju atau tidak dengan filterisasi situs porno di BB. Tapi paling tidak ada jaminan kepada pengguna BB itu sendiri,"jelasnya.
Sudaryatmo menilai, pemerintah selama ini sangat lunak kepada RIM atau perusahaan asing. Bandingkan dengan China yang berani memasukan investor asing, tapi memaksa para investor atau vendor membangun pabriknya di China. Setelah itu, mereka mengambil alih teknologi dari para investor itu. Indonesia diharapkan bisa seperti China yang jumlah penduduknya sama-sama besar.
Sementara pengamat kebijakan publik dari Universtas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago saat dihubungi detikcom mengatakan, pemerintah harusnya fokus dalam urusan dengan RIM supaya langkahnya jadi jelas.
"Sebenarnya yang mau digarap pemerintah (Kominfo) itu masalah pornografi atau pajaknya. Harus fokus dong jangan bias seperti ini," pungkasnya.
Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan juga menyuarakan hal yang sama. jika RIM tidak mau bayar pajak, sebaiknya tidak usah beroperasi di Indonesia. "RIM harus bayar pajak di Indonesia. Bukan masalah apa yang dikirim lewat BB, RIM tidak bayar pajak di tanah ini. Kalau RIM tidak bayar pajak di sini, tidak usah beroperasi di Indonesia," ujar Anies.
Sudah sewajarnya Indonesia mendesak RIM untuk membayar pajak karena penggunanya lebih dari 2 juta orang. RIM juga harus membuka kantor di Indonesia agar lebih mudah mematuhi peraturan di Indonesia. Bila pemerintah mendesakkan soal pajak maka perjuangan melawan RIM pasti didukung seluruh rakyat.
"Karena itu argumennya jangan soal yang kecil-kecil, nanti diketawain sama mereka. Kalau Anda bilang pajak, seluruh dunia akan mendukung Indonesia. Tidak ada negara yang mendukung kalau perusahaannya tidak membayar pajak. Bukan untuk security-nya, bayar pajak kita dukung, tidak bayar pajak get out," tambah Anies.
No comments:
Post a Comment